Korupsi dan Masa Depan Indonesia

Indonesia cukup konsisten dalam urusan korupsi. Hasil survei Transparency International tentang indeks persepsi korupsi (IPK) 2011 menyebutkan republik ini berada di peringkat ke-100 dari 183 negara, dengan skor 3,0. Hanya naik 0,2 poin dari skor dua tahun berturut-turut. Survei itu menggunakan rentang indeks 0 (dipersepsikan sangat korup) hingga 10 (dipersepsikan sangat bersih dari korupsi).

Korupsi mulai membahayakan masa depan bangsa ini. Perilaku korup yang mewarnai kehidupan bernegara sekarang terjadi karena pergeseran nilai-nilai luhur, padahal nilai-nilai luhur tersebut merupakan kepribadian dari bangsa Indonesia. Moral, etika, dan keadilan sebagai jiwa hukum pun sudah menghilang sejak pembentukan sampai penegakan hukum dan telah dipisahkan dari implementasi hukum.

Sejumlah kasus calo anggaran atau jual-beli legislasi telah terungkap di persidangan, namun tidak berlanjut pada penindakan anggota DPR. Perkara Wisma Atlet yang memopulerkan nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan anggaran transmigrasi yang disinyalir ada aliran dana kepemimpinan Badan Anggaran juga menjadi contoh tindak korupsi yang tidak kalah penting dari kasus Century yang dinilai merugikan negara Rp 6,7 trilyun. Belum lagi kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Miranda S. Goeltom.. Ada juga kasus korupsi dan mafia pajak yang terkait dengan Gayus Tambunan.

Tiga pilar demokrasi pada level suprastruktur, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pun terkontaminasi korupsi. Pilar legislatif sangat korup, berisi orang-orang tak kredibel, dan berurusan dengan penegak hukum. Pilar eksekutif, dari pusat sampai daerah, juga diselimuti oleh KKN dan birokrasi yang berbelit-belit. Pilar yudikatif pun begitu. Selain dihukum karena pelanggaran kode etik, banyak hakim yang dikirim ke pengadilan karena korupsi. Banyak jaksa yang tertangkap tangan menerima suap dan polisi dinilai tidak profesional dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya. Untunglah, pers sebagai pilar keempat demokrasi masih cukup sehat. Walau kebebasan pers saat ini kebablasan dan dinilai suka mendramatisasi, namun pers kita masih independen dan mampu mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan.

Terkontaminasinya tiga pilar demokrasi itu menyebabkan masyarakat seakan kehilangan asa untuk keluar dari kepungan korupsi yang menggurita. Namun hal ini tak boleh diartikan bahwa korupsi tidak bisa lagi diberantas. Kita bisa menjadi bangsa yang apatis dan menyerah pada keadaan sehingga tidak bergairah untuk melawan korupsi.

Saat ini rasa peduli terhadap isu-isu korupsi dan isu-isu kemaslahatan rakyat, seperti berbagai kejahatan, kerusuhan, dan bencana, telah melemah. Sekarang ini, masyarakat tidak lagi kaget kalau mendengar ada korupsi ratusan juta atau milyaran rupiah, sebab yang selalu didengar setiap hari adalah korupsi puluhan atau ratusan milyar bahkan trilyunan rupiah. Korupsi ratusan juta atau milyaran rupiah tersebut sudah dianggap biasa karena terjadi terus menerus. Sekarang ini, masyarakat hanya tersentak sebentar jika mendengar ada kecelakaan transportasi umum, kerusuhan, atau ambruknya jembatan, karena kejadian-kejadian tersebut memang selalu dan biasa terjadi. Semua itu merupakan sinyal, tanda bangsa ini sedang meluncur menuju kehancuran. Hal ini lalu memunculkan pertanyaan: Untuk apa kita bernegara? Apakah pemerintah masih ada?

Ketidakpercayaan rakyat pada institusi negara, penyerangan pengadilan dan pemblokiran jalan juga merupakan hal yang biasa terjadi saat ini. Bentuk-bentuk anarkisme tersebut kerap terjadi sebagai bentuk kekecewaan dan frustasi masyarakat atas masalah-masalah di negara ini yang didampingi oleh ketiadaan solusi. Keadaan seperti ini sangat mengkhawatirkan dan jika tidak segera diatasi akan menghancurkan keutuhan bangsa dan negara kita.

 Tampaknya, bangsa ini sulit menyembuhkan penyakit-penyakit yang merajelala tersebut. Padahal, penyakit dan cara penyembuhannya sebenarnya sudah diketahui. Semua pakar, profesor, doktor, pejuang LSM sudah berbicara dan menunjukkan problem lengkap dengan solusinya. Ironisnya, banyak pejuang-pejuang anti korupsi tersebut yang kemudian ikut masuk penjara karena korupsi setelah mendapatkan posisi.

Pada saat ini, kita memerlukan kepemimpinan yang kuat, bukan dalam arti otoriter, melainkan kepemimpinan yang berani dan berintegritas. Kepemimpinan yang tidak terkontaminasi korupsi dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Perlunya pembenahan proses perizinan usaha, pajak, dan bea cukai yang terkait dengan birokrasi pemerintahan. Perbaikan menyeluruh pada kinerja institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan. Serta melakukan penegakan hukum yang keras terhadap politisi, mafia hukum, dan pejabat publik tingkat tinggi yang terlibat korupsi.

Kepemimpinan yang kita butuhkan adalah kepemimpinan yang bersih dan berani. Keberanian tanpa kebersihan dalam kepemimpinan sangatlah berbahaya, tetapi kebersihan tanpa keberanian dalam memimpin juga tidak akan efektif. Korupsi merupakan extraordinary crime, oleh karena itu dibutuhkan kinerja dan prestasi yang luar biasa dari sebuah kepemimpinan. Sinergitas dan komunikasi diantara seluruh institusi pun perlu dibangun agar pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik. Harus adanya komitmen yang kuat dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.

Oleh: Risky Edy Nawawi